SiPAMOR

SiPAMOR (Sistem Pajak Kendaraan Bermotor) dirancang untuk menjawab kebutuhan pelayanan publik berkaitan dengan pengurusan pajak kendaraan bermotor.

Selain itu SiPAMOR berupaya meningkatkan kinerja Pemerintah dalam melakukan transparansi guna meningkatkan pendapatan daerah. Mengacu pada UU tentang Otonomi Daerah:

• UU Nomor 22 tahun 1999 telah direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
• UU Nomor 25 tahun 1999 telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Implikasi Penerapan UU tersebut memberi Kewenangan otonomi daerah, menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik ( Publik services ). Pembangunan diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Pembangunan yang dilaksanakan akan banyak memberikan manfaat bagi daerah, diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat
2. Mendorong perkembangan perekonomian daerah
3. Mendorong peningkatan pembangunan daerah di segala bidang
4. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
6. Mendorong Kegiatan Investasi

Keunggulan

• Sistem aplikasi mempunyai keluwesan dalam rangka mengakomodasi beberapa model pelayanan.
• 1 ( satu ) UPTD memiliki satu samsat atau lebih
• Model pelayanan dengan satu kantor samsat untuk 2 UPTD
• Sistem aplikasi mampu bekerja untuk jalur komunikasi data yang kecil. – 52 kbps
• Fasilitas untuk validasi data
• Fasilitas jurnal untuk trace back data
• Aspek sekurity
• Hak aplikasi
• Hak access database server
• Hak acces jaringan komputer
• Penanganan data untuk kepentingan pengawasan
• Update nilai jual kendaraan bermotor (NJKB)
• Disaster Recovery baik hot maupun cold back up
• Sistem aplikasi diprogram seminimal mungkin menggunakan mouse (tetikus)
• History kendaraan bermotor
• Pengembangan sistem aplikasi yang lebih memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor
• Terintegrasi dengan Samsat Link
• Terintegrasi dengan Samsat Mobile
• Terintegrasi dengan Samsat Mandiri (Drive thru)
• Terintegrasi dengan Samsat Corner di Mall

Data dan Dana yang telah dikelola SiPAMOR

Jawa Timur

Kendaraan	:	lebih dari 7,1 juta kendaraan
PAD	:	Rp. 3.5 Trilyun
Jumlah cabang	:	38 Kota/Kab. 44 Lokasi Pelayanan

Kepulauan Riau

Kendaraan	:	lebih dari 500 ribu kendaraan
PAD	:	Rp. 287 Milyar
Jumlah cabang	:	7 kota/ kabupaten

Gorontalo

Kendaraan	:	lebih dari 140 ribu kendaraan
PAD	:	Rp. 47 Milyar
Jumlah cabang	:	6 kota/kabupaten

Keuntungan

• Bisa digunakan baik berbasis Windows maupun Open Source
• Mudah pengoperasiannya – mulai dari Jawa Timur hingga ujung Gorontalo dan Batam, baik dari operatornya masih muda hingga yang mau pensiun, baik yang berada di perkotaan hingga ke wilayah kepulauan
• Cepat implementasinya – hanya butuh 2 minggu persiapan dan 2 hari training.
• Sudah berusia 4 tahun masa pengembangan aplikasi dan telah dipakai di lebih dari 50 kota/kabupaten sehingga relatif sudah stabil

Download

Presentasi Download (85.5 MB)

Brosur Download (2.48 MB)