Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memang membuka kantor di pusat belanja itu, yang fungsinya sebagai pos pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan sistem daring (online), mulai akhir Desember lalu. Kantor sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) itu dinamai Gerai Sayang. Di gerai seluas 4 x 4 meter di lantai dua pusat belanja itu ada tiga petugas yang siap melayani wajib pajak.

Di sanalah Abdul menyerahkan bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB), surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan kartu tanda penduduknya. Petugas dari Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan lantas mengecek dokumen-dokumen itu, lalu memasukkan datanya ke program di komputer. Setelah memastikan semua data benar, petugas dari Bank Sulsel lalu mencetak surat bukti pembayaran pajak. ”Tak sampai dua menit, semuanya beres,” kata Abdul.

Teknologi yang dipakai untuk sistem ini adalah Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor atau Sipamor, yang dikembangkan PT Digital Sistem Semesta, perusahaan teknologi informasi yang berbasis di Surabaya. Sebelumnya, sistem ini diterapkan di tiga provinsi, yakni Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Gorontalo.

Sipamor terpilih sebagai aplikasi unggulan kategori e-government dalam Indonesia Information and Communication Technology Award 2008. Aplikasi itu juga sudah terdaftar hak ciptanya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 2007.

Layanan baru ini telah dibuka di lima dari 23 pusat layanan samsat. Kelimanya berada di Makassar, Gowa, Bone, Parepare, dan Palopo. ”Tahun ini akan kami perbanyak samsat online menjadi 16 dan akan kami bangun juga di 11 kabupaten,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan Arifuddin Dahlan, Kamis pekan lalu.

Dana yang dihabiskan pemerintah untuk membangun seluruh sistem itu Rp 2 miliar, dengan target perolehan pendapatan pajak Rp 1 triliun pada tahun ini.

Penerapan Sipamor merupakan usaha pemerintah mengurangi korupsi. ”Kalau teknologi semakin maju, korupsi jadi sulit,” kata Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dalam acara peresmian sistem baru ini di Makassar pada 30 Desember lalu. ”Tidak ada lagi yang simpan uang di kantong petugas samsat, karena transaksi dilakukan secara elektronik,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Made Sutarya mengklaim adanya peningkatan yang signifikan dalam pendapatan pajak sejak sistem ini diterapkan sepenuhnya pada 2006. Dua tahun berturut-turut sebelum memakai Sipamor, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor sekitar Rp 946,5 miliar dari 5,2 juta kendaraan dan Rp 1,1 triliun dari 5,9 juta kendaraan. Setelah penerapan sistem baru ini, pendapatan itu terus naik, dari Rp 1,3 triliun (6,5 juta kendaraan) pada 2006, Rp 1,5 triliun (7 juta kendaraan) pada 2007, Rp 1,7 triliun (7,8 juta kendaraan) pada 2008, dan Rp 2,6 triliun (8,7 kendaraan) tahun lalu. Tahun ini ditargetkan perolehan Rp 1,9 triliun.

Sistem layanan pajak baru itu memang menawarkan kemudahan dan kecepatan bagi para wajib pajak. Abdul mengaku, selama ini, dia selalu repot bila mengurus pembayaran pajak di kantor samsat, sampai-sampai harus minta izin ke sekolahnya. ”Dulu harus antre dan menunggu sampai seharian. Ada banyak posnya, jadi ribet,” katanya.

Sipamor mengurangi jumlah pos itu, tapi meningkatkan jumlah wajib pajak yang bisa dilayani. Dalam sehari, misalnya, Gerai Sayang melayani lebih dari 20 orang sejak pukul 10.00 hingga 19.00.

Fajar Asikin, Managing Director PT Digital Sistem Semesta, menuturkan gagasan pengembangan Sipamor muncul setelah ia tahu bahwa aplikasi layanan pajak yang dirancang selama 17 tahun oleh sebuah perusahaan untuk Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur tak kunjung sempurna. IBM Indonesia, tempat Fajar bekerja saat itu, memasok perangkat keras untuk dinas tersebut. Fajar lantas mendirikan perusahaan sendiri pada 2003. Dengan dukungan 25 karyawan, dia mengembangkan sistem layanan pajak ini sejak 2004 dan selesai tiga tahun kemudian.

Sipamor memakai Oracle 9i untuk basis data dan pemrograman Borland Delphi untuk sistem front-end atau pengolah akhirnya. Sistem ini dapat berjalan di lingkungan server Windows ataupun Debian Linux dan memakai infrastruktur Telkom untuk jaringannya, sehingga bisa diakses dalam jaringan dan dapat terhubung dengan sistem lain, misalnya sistem perbankan. Maka pembayaran dapat dilakukan melalui bank atau anjungan tunai mandiri.

Tantangan dalam membangun sistem ini adalah mengintegrasikan data skala besar dan kompleks dari berbagai sumber serta mengolahnya secara cepat dan akurat. Selama ini, kata Fajar, sering kali jumlah pembayar pajak begitu banyak, hingga 2.000 orang per hari, dan bisa berlipat tiga seusai dengan musim liburan panjang. Dalam sistem lama, limpahan data ini sering membebani sistem, sehingga sistem jadi lambat atau malah ngadat. Sipamor dapat mengolah data yang besar ini. Saat ini, misalnya, ia mampu mengolah 700 ribu data kendaraan di Kepulauan Riau dan 8,5 juta data di Jawa Timur.

Pemerintah juga membutuhkan 80 jenis laporan dari data tersebut. Dulu hal tersebut menjadi masalah karena merangkum semua data itu tidaklah mudah. ”Dengan sistem ini, sekarang laporan itu bisa dimunculkan setiap saat dan tinggal mencetaknya kalau diperlukan, terutama pada saat penyusunan laporan yang harus memenuhi kaidah ISO 9001-2000, yakni semua laporan harus didokumentasikan dengan baik,” kata Fajar.

Sipamor dilengkapi sistem keamanan bertahap, mulai struktur basis data, aplikasi, komputer pengguna, hingga pembagian kewenangan di antara petugas penggunanya. Sistem ini juga dilengkapi perekam, sehingga kalau ada perubahan pada sistem ataupun data, akan tercatat pada jurnal-jurnal yang telah dipersiapkan. ”Kalau ada penyalahgunaan fasilitas, pengawas instansi yang berkaitan akan langsung mengetahuinya,” katanya.

Sejak awal, Sipamor dirancang agar bisa digunakan masyarakat awam, termasuk yang ”gaptek” sekalipun. ”Butuh dua hari bagi masyarakat awam untuk mempelajari dan mengimplementasikannya,” kata Fajar.

Staf Fajar perlu waktu tiga hari untuk memasang sistem ini di sebuah kantor. Perangkat keras yang dibutuhkan bergantung pada besar-kecilnya kantor samsat pengguna, yang terkait dengan jumlah kendaraan di wilayah tersebut dan kewenangan kantor itu. ”Bisa jadi ada kantor samsat yang hanya memiliki satu server dan dua komputer klien, tapi ada juga kantor yang memiliki satu server dengan lebih dari 40 komputer klien,” kata Fajar.

Sistem ini sebenarnya sudah mencakup seluruh informasi pengurusan pajak kendaraan bermotor, seperti modul aplikasi pendaftaran, penetapan pajak, kasir, pencetakan STNK dan BPKB, surat keterangan fiskal, pemblokiran, denda, serta sistem informasi bagi wajib pajak. Namun tak semua fasilitas itu digunakan. Beberapa daerah tak menerapkan fasilitas pencetakan BPKB karena kepolisian memang masih menulisnya secara manual.

Makassar juga belum mengaktifkan sistem denda dalam program ini, sehingga pembayaran pajak yang terlambat tak bisa dilayani. Kalau ada warga telat membayar pajak, petugas pasti akan menjawab, ”Maaf, tidak bisa.”

Meski demikian, masyarakat tetap diuntungkan, terutama dari segi efisiensi biaya, kemudahan, dan kecepatan membayar pajak. Tahun depan, Sulawesi Selatan akan mengembangkannya dengan menambah berbagai fasilitas, seperti samsat drive-thru dan informasi lewat pesan pendek.

Sumber: majalah tempo interaktif

Kurniawan, Dini Mawuntyas, Sukmawati, Indra O.Y.

Bahkan pada uji coba pelayanan Gerai Samsat Sayang, Senin, 19 Oktober, kemarin, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, menghitung waktu pelayanan terhadap seorang pemilik kendaraan hanya dua menit 40 detik. “Cepat sekali,” kata Agus.

Gerai Samsat Sayang yang diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, hanya melayani perpanjangan pajak kendaraan. Pemilik kendaraan cukup membawa kartu tanda penduduk, STNK,dan BPKB, maka dalam hitungan menit, surat pembayaran pajak yang baru telah berada di tangan. Biaya yang harus dibayar juga sesuai dengan angka yang tertera di surat pembayaran pajak.

Ada tiga petugas pada loket pendaftaran, pembayaran, dan penyerahan yang siap melayani masyarakat. Jika antrean sedang panjang, ada banyak gerai makanan dan minuman yang berada di sekitar Gerai Samsat Sayang yang berada di lantai dua M’tos.

Gerai Samsat membuka pelayanan kepada masyarakat mulai pukul 11.00 sampai 20.00. Layanan cepat dapat dinikmati mulai Senin sampai Sabtu. Dengan konsep layanan customer care, gerai itu akan dikembangkan dengan sistem online.

Perhatian lebih berupa kemudahan dan kecepatan pantas diberikan kepada pengguna kendaraan bermotor. Syahrul Yasin Limpo menyebut pajak kendaraan bermotor menyumbang sekira 60 persen dari total pendapatan asli daerah atau PAD Sulsel.

Kendaraan roda dua maupun empat yang beroperasi di Sulsel saat ini sebanyak 240 ribu unit. Sebanyak 160 ribu unit di antaranya kendaraan roda dua. Gerai Samsat Sayang itu dioperasikan bersama oleh Dispenda Sulsel dan Kepolisian Daerah Sulsel.

Kapolda Sulsel, Irjen Pol Adang Rochjana, yang juga hadir meresmikan penggunaan gerai pelayanan itu mengingatkan petugas gerai bahwa masyarakat tidak butuh janji, tetapi butuh bukti. “Bukan sekadar iming-iming yang diberikan. Pelayanan dari waktu ke waktu harus lebih baik,” katanya.

Dirlantas Polda Sulsel dan Sulbar, Kombes Pol Nandang, mengatakan, Samsat Makassar setiap hari melayani hingga seribu warga yang mengurus pajak kendaraan. Padahal idealnya, hanya sekira 800 orang saja. (rif)

sumber: fajar.co.id

Pembangunan Sistem Online dilakukan oleh Konsultan Teknologi Informasi DSS yang turut membangun Sistem Online di Jawa Timur. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan studi banding Tim Pembina SAMSAT Sulawesi Selatan ke Jawa Timur beberapa waktu yang lalu.

Tampak dalam foto, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan meninjau persiapan sarana & prasarana Sistem Online serta sempat berdialog dengan Kadipenda Sulsel dan Kacab Jasa Raharja Sulawesi Selatan.

Sumber: jasaraharja.co.id

Koordinasi & pemantauan secara langsung dilakukan pada malam hari oleh Direktur Lalu Lintas Polda Sulselbar (Kombes Nandang, SH,MH), Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Drs. Arifuffin Dahlan, MM), dan Kepala Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan (Ir.Budi Sulistijo, SE,MKom,AAAIK) terhadap sistem online yang sedang diujicobakan di Kantor Bersama SAMSAT Makassar.

Pembangunan Sistem Online dilakukan oleh Konsultan Teknologi Informasi DSS yang turut membangun Sistem Online di Jawa Timur. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan studi banding Tim Pembina SAMSAT Sulawesi Selatan ke Jawa Timur beberapa waktu yang lalu.

Tampak dalam foto, Tim Pembina SAMSAT Sulawesi Selatan (Dirlantas berbaju biru, Kadispenda berbaju merah, Kacab JR berbaju koko putih) sedang berbincang-bincang bersama Tim Konsultan DSS didampingi pajabat & staf dari ketiga instansi yaitu Ditlantas Polda Sulselbar, Dipenda Provinsi Sulawesi Selatan, dan Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan.

Sumber: jasaraharja.co.id

Samsat Corner MOG Diresmikan

Warga Kota Malang yang ingin mengurus perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) sekarang tidak lagi repot-repot mendatangi kantor Samsat Kota Malang di Jl S. Supriadi 80. Sudah ada tempat lain untuk mengurus perpanjangan STNK yang diresmikan kemarin. Yakni di Mal Olympic Garden (MOG).

Lokasinya di gerai paling pojok lantai I blok FF 53 dan diberi nama Samsat Corner. Siang kemarin, peresmian kantor layanan ini dilakukan Kapolda Jatim Irjen Anton Bahrul Alam disaksikan oleh semua muspida Malang Raya.

Kapolda Anton Bahrul Alam mengatakan keberadaan Samsat Corner di Kota Malang adalah yang kedua di Jatim setelah Surabaya. “Inovasi ini sangat bagus dan bisa dilanjutkan ke jenis pelayanan lain. Misalnya SIM corner,” ucapnya.

Inovasi layanan kemudahan membayar pajak kendaraan ini diprakarsasi tiga pilar pelaksana di kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Malang: Satlantas Polresta Malang, Dispenda Provinsi Malang Kota, dan Jasa Raharja. Mereka memilih plasa sebagai kantor pelayanan alternatif karena banyak dikunjungi masyarakat. “Kami ingin memberikan kesan bahwa membayar pajak itu mudah. Bisa dilakukan di mana saja, termasuk di plasa ketika berbelanja atau sekadar jalan-jalan,” kata Kasat Lantas Polresta Malang AKP Pranatal Hutajulu.

Selain bisa memberikan kemudahan lokasi yang mudah dijangkau karena berada di pusat kota, jam operasional mal dinilai juga bisa memberikan kemudahan bagi wajib pajak kendaraan bermotor untuk memilih waktu pembayaran. Jika jam kantor bisa dilakukan di kantor samsat, namun kalau di luar jam kantor bisa dilakukan di Samsat Corner.

Nantinya, kantor layanan di MOG ini hanya melayani urusan perpanjangan STNK. Karena sudah menerapkan sistem online, wajib pajak yang bisa dilayani mencakup sewilayah Jawa Timur. Tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Samsat Corner akan buka setiap hari, kecuali hari libur nasional. Jam operasional mulai pukul 10.00 hingga pukul 21.00. Pelayanan akan istirahat selama satu jam, mulai pukul 14.00 hingga 15.00. Khusus wajib pajak luar Kota Malang yang menggunakan sistem online akan dilayani mulai pukul 10.00 hingga pukul 16.00 karena menyesuaikan sistem kerja di kantor samsat lain. Syarat yang harus dibawa oleh wajib pajak adalah KTP asli, BPKB asli, dan STNK asli. Jika tidak memiliki kelengkapan tersebut, pelayanan bisa dilakukan di kantor samsat.

Pranatal mengatakan, sebenarnya inovasi serta prestasi sudah dilakukan oleh samsat sejak lama. Di antaranya telah mengantongi sertifikasi standar pelayanan internasional (ISO) 9001:2000. juga memberikan layanan samsat drive thru untuk kendaran roda empat, yakni melakukan perpanjangan ekstracepat tanpa harus turun dari mobil. Berikutnya, ada samsat keliling dengan mengoperasionalkan mobil layanan ke pusat keramaian masyarakat. (mas/yn)

Sumber: jawapos.co.id

coming soon

coming soon

Apresiasi ini diwujudkan dalam bentuk pemberian penghargaan Warta Ekonomi e-Goverment Award 2008 bersama Pemprov Jatim dan Jabar. Award diterima Sekdaprov Kepri, Drs H Eddy Wijaya mewakili Gubernur Kepulauan Riau, (Selasa 4/11) malam di Hotel Grand Hyatt Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut Eddy Wijaya didampingi Asisten Ekbang, DR Noraida Mokhsen, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Ir Lamidi MM. Penetapan award dilakukan oleh sebuah tim dewan juri yang terdiri dari sejumlah pakar. Seperti, AB Susanto (managing partner The Jakarta Consulting Group), Andi A. Mallarangeng (pakar politik dan juru bicara kepresidenan), dan Budi Rahardjo (pakar TI dan security dari ITB).

Kemudian, Richardus Eko Indrajit (Ketua Dewan Pengawas Internet Indonesia), dan Rudjito (mantan Dirut PT. BRI yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan). Ajang penghargaan ini dilaksanakan untuk yang ketujuh kalinya, dan tahun 2008 dilaksanakan dengan tema Connected Government to Improve Public Service Performance.

Peserta diikuti oleh sekitar 102 lembaga pemerintah yang terdiri dari 15 departemen dan kementerian, 13 provinsi, 59 kabupaten dan kota, 9 Direktorat Jenderal, dan lima lembaga pemerintah non departemen.

Provinsi Kepulauan Riau yang notabene merupakan provinsi baru . Di bentuk tahun 2004, provinsi yang semula bergabung dengan Provinsi Riau ini justru mengejutkan dewan juri. Ada tiga aplikasi dasar yang dijadikan indikator perkembangan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun tiga aplikasi unggulan yang diterapkan pertama kali oleh Provinsi Kepulauan Riau, Pertama, adalah pengadaan secara elektronik atau e-Procurement. Menurut Kepala Biro Administrasi Pembangungan Provinsi Kepri Lamidi, pemilihan e-Proc sebagai aplikasi e-Gov pertama yang harus ada di Kepri dikarenakan adanya semangat transparansi pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran. “Dan transparansi tersebut bisa dilakukan lewat dengan adanya e-Proc,” ujarnya.

Aplikasi yang kedua, lanjut Lamidi, adalah pengelolaan SMS Center. “Dengan SMS Center, masyarakat bisa berinteraksi dengan pemerintah lewat teknologi yang paling sederhana, yaitu SMS. Lewat SMS itu pula, dapat diketahui respon dan aspirasi masyarakat, sehingga bisa ditindaklanjuti secara lebih cepat. “Kalau lewat pos, bisa berhari-hari baru sampai,” ungkapnya.

Aplikasi ketiga yang diterapkan di Kepri, adalah aplikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Untuk yang satu ini, Kepri mengikuti jejak Dinas Pendapatan Jawa Timur yang menggunakan aplikasi SIPAMOR (Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor). Penggunaan sistem ini terbukti mampu memberikan PAD yang sangat signifikan bagi Kepri. “Kita kan provinsi baru, jadi butuh penerimaan yang optimal. Dulu masyarakat kalau mau bayar harus datang langsung ke Tanjungpinang, sementara Kepri juga terdiri dari wilayah kepulauan. Dengan SIPAMOR, penerimaan pajak kendaraan bermotor juga lebih efektif, karena masyarakat bisa datang ke unit terdekat di wilayahnya,

Dengan adanya penerapan e-Government Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah berharap meningkatnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan optimalisasi pemanfaatan ITC dalam pelaksanaan tugas untuk mewujudkan Good Governance.