Kebijakan Pemprov Kepri yang mulai menerapkan sistem pelelangan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement), Sistem Informasi Perpajakan Kendaraan Bermotor (SiPAMOR), dan SMS Center mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.

Apresiasi ini diwujudkan dalam bentuk pemberian penghargaan Warta Ekonomi e-Goverment Award 2008 bersama Pemprov Jatim dan Jabar. Award diterima Sekdaprov Kepri, Drs H Eddy Wijaya mewakili Gubernur Kepulauan Riau, (Selasa 4/11) malam di Hotel Grand Hyatt Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut Eddy Wijaya didampingi Asisten Ekbang, DR Noraida Mokhsen, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Ir Lamidi MM. Penetapan award dilakukan oleh sebuah tim dewan juri yang terdiri dari sejumlah pakar. Seperti, AB Susanto (managing partner The Jakarta Consulting Group), Andi A. Mallarangeng (pakar politik dan juru bicara kepresidenan), dan Budi Rahardjo (pakar TI dan security dari ITB).

Kemudian, Richardus Eko Indrajit (Ketua Dewan Pengawas Internet Indonesia), dan Rudjito (mantan Dirut PT. BRI yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan). Ajang penghargaan ini dilaksanakan untuk yang ketujuh kalinya, dan tahun 2008 dilaksanakan dengan tema Connected Government to Improve Public Service Performance.

Peserta diikuti oleh sekitar 102 lembaga pemerintah yang terdiri dari 15 departemen dan kementerian, 13 provinsi, 59 kabupaten dan kota, 9 Direktorat Jenderal, dan lima lembaga pemerintah non departemen.

Provinsi Kepulauan Riau yang notabene merupakan provinsi baru . Di bentuk tahun 2004, provinsi yang semula bergabung dengan Provinsi Riau ini justru mengejutkan dewan juri. Ada tiga aplikasi dasar yang dijadikan indikator perkembangan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun tiga aplikasi unggulan yang diterapkan pertama kali oleh Provinsi Kepulauan Riau, Pertama, adalah pengadaan secara elektronik atau e-Procurement. Menurut Kepala Biro Administrasi Pembangungan Provinsi Kepri Lamidi, pemilihan e-Proc sebagai aplikasi e-Gov pertama yang harus ada di Kepri dikarenakan adanya semangat transparansi pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran. “Dan transparansi tersebut bisa dilakukan lewat dengan adanya e-Proc,” ujarnya.

Aplikasi yang kedua, lanjut Lamidi, adalah pengelolaan SMS Center. “Dengan SMS Center, masyarakat bisa berinteraksi dengan pemerintah lewat teknologi yang paling sederhana, yaitu SMS. Lewat SMS itu pula, dapat diketahui respon dan aspirasi masyarakat, sehingga bisa ditindaklanjuti secara lebih cepat. “Kalau lewat pos, bisa berhari-hari baru sampai,” ungkapnya.

Aplikasi ketiga yang diterapkan di Kepri, adalah aplikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Untuk yang satu ini, Kepri mengikuti jejak Dinas Pendapatan Jawa Timur yang menggunakan aplikasi SIPAMOR (Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor). Penggunaan sistem ini terbukti mampu memberikan PAD yang sangat signifikan bagi Kepri. “Kita kan provinsi baru, jadi butuh penerimaan yang optimal. Dulu masyarakat kalau mau bayar harus datang langsung ke Tanjungpinang, sementara Kepri juga terdiri dari wilayah kepulauan. Dengan SIPAMOR, penerimaan pajak kendaraan bermotor juga lebih efektif, karena masyarakat bisa datang ke unit terdekat di wilayahnya,

Dengan adanya penerapan e-Government Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah berharap meningkatnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan optimalisasi pemanfaatan ITC dalam pelaksanaan tugas untuk mewujudkan Good Governance.

And dapat meninggalkan respon, atau trackback dari website Anda.