SISTEM INFORMASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

• Membangun Sistem Informasi Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dari awal proses pendaftaran hingga pencetakan STNK.
• Mempercepat pengiriman data / informasi dari kantor Samsat, cabang ke kantor dinas
• Mempercepat pelayanan kepada publik
• Data bisa diakses langsung oleh semua bagian yang berkepentingan dengan data tersebut
• Menghindari duplikasi entry data
• Menyeragamkan format pelaporan
• Mengefisiensikan pekerjaan
• Yang paling penting adalah bahwa tingkat pelayanan maupun nilai transaksi harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak boleh dirubah oleh setiap orang tanpa kewenangan yang berlaku, dengan demikain tingkat kebocoran pendapatan bisa dikurangi hingga titik paling optimal.

Untuk memenuhi keperluan Dinas Pendapatan Propinsi diwilayah manapun di Indonesia dalam upaya memperbaiki sistem pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang transparan, akurat, cepat dan terintegrasi, maka diperlukan suatu perbaikan aplikasi Samsat serta perbaikan database kendaraan bermotor di lingkungan instansi terkait utamanya KB. Samsat. Kualitas pelayanan Kantor Bersama Samsat sangat tergantung pada kualitas kinerja sistem komputer yang ada, mulai dari perangkat keras komputer, jaringan yang digunakan, program aplikasi samsat yang dipakai, infrastruktur komunikasi data yang dipilih, sistem database yang lengkap dan valid, maupun SDM yang mumpuni serta prosedur kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Intruksi Bersama Menhankam / Panglima ABRI, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, nomor: Ins/03/M/X/1999, Nomor: 06/IMK.014/1999, tanggal 11 Oktober 1999 tentang pelaksanaan eplayanan SAMSAT.

Disisi lain, pada saat ini mayoritas Sistem Komputer jaringan yang sudah dipergunakan dbanyak kantor Bersama SAMSAT belum bisa mendukung transaksi operasional SAMSAT yang semakin meningkat dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin transparan, belum lagi masih banyaknya sistem komputer yang belum terintegrasi bahkan masih menggunakan prosedur manual. Dengan demikian harapan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan suatu propinsi dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menjadi lebih sulit untuk dipacu menuju ke tingkat yang lebih baik.

DASAR PERTIMBANGAN DARI PENGEMBANGAN APLIKASI INI

• Dibutuhkannya upaya peningkatan pelayanan bagi Wajib Pajak dan kebutuhan kecepatan pelayanan hingga maksimal kurang dari 1-2 jam pada saat semua kelengkapan dokumen sudah diserahkan ke pihak petugas pendaftaran di KB. SAM SAT.
• Besaran penetapan nilai pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor tidak boleh dirubah oleh siapapun kecuali oleh kalangan yang memiliki otoritas.
• Masyarakatn semakin membutuhkan proses pelayanan yang semakin transparan sehingga Wajib Pajak bisa melakukan pengecekan saat terjadi hambatan dalam pelayanan
• Adanya Transparansi pelayanan publik dalam 3 hal mendasar : a.Persyaratan yang jelas b.Waktu yang dibutuhkan untuk bertransaksi c.Biaya yang diperlukan untuk transaksi

Dengan pengalaman yang tinggi dalam me-migrasikan data menuju konsep RDBMS yang mutakhir berbasis Oracle database 9i keatas, dan sudah dipergunakan untuk melayani kantor Bersama Samsat di satu wilayah beberapa wilayah dengan jumlah Wajib Pajak pada satu lokasi lebih dari 1 juta kendaraan, dan terintegrasi antar wilayah pelayanan maka pilihan menggunakan Aplikasi Samsat yang dikembangkan oleh tenaga-tenaga muda yang kompeten dari PT.Digital Sistem Semesta dan dengan dukungan dari PT. Oracle Indonesia sebagai Independent Software Vendor,menjadi pilihan yang tepat. Saat ini KB. Samsat yang sudah menggunakan:

Propinsi Jawa Timur

1. Surabaya I
2. Surabaya II
3. Surabaya III
4. Surabaya IV
5. Sidoarjo Timur
6. Mojokerto
7. Pasuruan
8. Malang Kota
9. Malang Kabupaten I
10. Malang Kabupaten II
11. Kota Batu
12. Blitar
13. Probolinggo
14. Jember Kota
15. Jember Kabupaten
16. Situbondo
17. Bondowoso
18. Banyuwangi
19. Lumajang
20. Bangkalan
21. Sampang
22. Pamekasan
23. Sumenep
24. Gresik
25. Tuban
26. Lamongan
27. Bojonegoro
28. Jombang
29. Madiun Kota
30. Madiun Kabupaten
31. Ponorogo
32. Magetan
33. Pacitan
34. Ngawi
35. Trenggalek
36. Tulungagung
37. Nganjuk
38. Kediri Kota
39. kediri Kabupaten

Propinsi Kepulauan Riau

1. Batam
2. Kijang
3. Tanjung Pinang
4. Tanjung Batu
5. Tanjung Balai Karimun
6. Pulo Dabo singkep
7. Natuna

Propinsi Gorontalo

1. Boalemo
2. Pohuwato
3. Gorontalo
4. Limboto
5. Bone Bolango

Propinsi Sulawesi Selatan

And dapat meninggalkan respon, atau trackback dari website Anda.